Memasuki era disrupsi yang terjadi saat ini, membuat semua pihak harus meningkatkan kemampuan untuk dapat beradaptasi pada hal-hal yang sedang berkembang. Tujuannya tak lain agar bisa bertahan dan tetap berkompetisi.
Hal ini juga berlaku bagi para pelaku UMKM. Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Rulli Nuryanto, era sekarang menuntut UMKM untuk bisa beradaptasi dan bertransformasi.
Kondisi tersebut dilakukan agar dapat bertahan dan berkelanjutan dengan kunci strateginya adalah kreativitas, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi.
“Untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas disrupsi UMKM dalam kerangka strategi tersebut, ada 3 hal yang menjadi concern,” ucap Rulli, dalam keterangan resminya.
BACA JUGA : Kirim Paket Berukuran Jumbo Ada Tipsnya, UMKM Wajib Catat
Hal yang pertama adalah meningkatkan kapasitas SDM KUMKM. Hal ini sangat berguna agar tumbuh sebagai wirausaha produktif dan terhubung dengan ekosistem digital yang ramai saat ini.
“Upaya ini diwujudkan antara lain dengan meningkatkan literasi digital dan entrepreneurship melalui pelatihan, pendampingan dan inkubasi usaha,” kata Rulli.
Tercatat sampai Desember 2022 sudah ada 20,76 juta UMKM onboarding digital, pada 2023 ini ditargetkan 24 juta UMKM akan masuk dalam ekosistem digital.
Kedua, membangun dan memperkuat proses bisnis UMKM yang di dalamnya mencakup kemudahan legalitas usaha (NIB), penguatan produk UMKM dengan sertifikasi dan standardisasi, factory sharing, hingga mengembangkan jejaring kemitraan usaha untuk bahan baku, pembiayaan, kualitas produk, teknologi, dan akses pasar.
“Tidak lupa, juga mendorong kelembagaan UMKM melalui koperasi untuk memperkuat posisi tawar dan meningkatkan skala ekonomi mereka,” ucap Rulli.
Ketiga atau menjadi hal yang terakhir adalah, meningkatkan akses pasar dan pemasaran bagi semua UMKM.
BACA JUGA : Apa Itu SatuSehat yang Jadi Pengganti PeduliLindungi?
Secara berkelanjutan, pemerintah juga sudah menggelorakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), memfasilitasi onboarding produk UMKM melalui laman LKPP/Bela Pengadaan PADI, SIREN (platform e-commerce) oleh SMESCO.
Tak hanya itu saja, pemerintah bahkan juga sudah menetapkan kebijakan berupa alokasi 30 persen area publik untuk promosi produk UMKM, yang ditambah lagi dengan alokasi 40 persen belanja pemerintah dalam pengadaan B/J KUMKM.
