Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, berdasarkan hasil BRI Micro & SME Indeks (BMSI Q1-2021), Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) terus meningkat dari 126,8 di Q3 2020 menjadi 136,3 di Q4 2020.
“Pelaku UMKM optimistis dan yakin Pemerintah mampu menangani dampak Covid-19 dengan baik. Saya kira IKP sudah pas dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
Pencapaian ini jug dibuktikan dengan kondisi perekonomian yang mulai bangkit meski Covid-19 masih menghantui. Menurut Teten, perekonomian mulai membaik dari minus 2,19 di Q4-2020 menjadi minus 0,74 di Q1-2021.
BACA JUGA : Ekspor Barang Anti-ribet ala JNE dan Aspenku, Penasaran ?
Teten mengatakan, digitalisasi harus mampu meningkatkan ekspor produk UMKM ke pasar dunia, terutama ke Mesir. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah, yaitu 14%, dibanding beberapa negara lainnya seperti Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%.
Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%. Namun sayang statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, bukan produktif.
Untuk itu, MenkopUKM membeberkan 3 strategi utama yang akan dan sedang dilakukan guna mendongkra ekspor UMKM. Pertama, penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM, preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative-action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerja sama dagang luar negeri.
“Butuh peran aktif Kemenlu, KBI/KJRI, Atase Perdagangan dan ITPC, BKPM, serta beberapa inkubasi ekspor swasta yang sudah kuat,” kata Teten.
Kedua, peningkatan kualitas SDM dan produk melalui program pendidikan dan pelatihan, sekolah ekspor (target 500 ribu eksportir), standardisasi dan sertifikasi, dan factory sharing.
BACA JUGA : Pentingnya UMKM Bersiap Hadapi Ekonomi Global
“Kami telah membuka pendaftaran bagi UKM yang memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO, HACCP, SNI, Organik, FSSC/BRC, dan SVLK,” ujar MenkopUKM.
Selain itu, bersama Bappenas, tahun ini KemenKopUKM akan melakukan pilot project factory sharing di lima provinsi, dengan rencana awal FS untuk komoditas rotan (Jateng), FS untuk komoditas kelapa (Sulut), FS untuk komoditas sapi (NTT), FS untuk komoditas nilam (Aceh), dan FS untuk komoditas biofarmaka (Kaltim).
Ketiga, kemudahan pembiayaan. Skema pembiayaan UKM untuk ekspor terus dipermudah di antaranya melalui kerja sama dengan beberapa sumber pembiayaan ekspor seperti LPEI/KURBE, LPDB-KUMKM, perbankan/himbara, dan skema alternatif lainnya: crowd funding, modal ventura, dan CSR.
BACA JUGA : Atasi Masalah Klasik, Pergerakan Logistik Diklaim Tumbuh 7 Persen
“Skema KUR sebagaimana arahan Presiden terbaru dapat dimanfaatkan: plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” tambahnya.
Dia menjelaskan, komoditas ekspor terbesar dari Indonesia ke Mesir berdasarkan data International Trade Center 2021 adalah minyak sawit nilai aktual 609 juta USD dengan potensi 876,8 juta USD, kopi (green beans) nilai aktual 54,7 juta USD, kayu lapis/laminasi nilai aktual 6,4 juta USD dengan potensi 32,9 juta USD, kelapa kering nilai aktual 5,4 juta USD dengan potensi 28,2 juta USD, minyak cokat nilai aktual 5,4 juta USD dengan potensi 13,8 juta USD, dan tuna kering/diawetkan nilai aktual 3,3 juta USD dengan potensi 23,2 juta USD.
