Program Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2014 lalu membuahkan hasil yang positif. Dalam laporan terbaru menyebut tol laut ternyata membiliki dampak positif terhadap penurunan harga bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.
Hal tersebut dibahas dalam diskusi Forum PWI Jaya bertema ‘Upaya Ditjen Laut Kementerian Perhubungan Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Nasional Yang Optimal’ yang digelar di Jakarta, 2 September 2020 lalu.
Dalam diskusi tersebut turut hadir Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Captain Anthony Arif Priadi, pengamat dari Pustrans UGM, Lenny Mayouri, dan pengamat maritim Siswanto Rusdi.
Baca Juga: Penyesuaian Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Bentuk Dukungan Bisnis Logistik
Dijelaskan Arif Priadi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditemukan beberapa hal yang positif dan menggembirakan dari pelaksanaan program Tol Laut, yakni penurunan tingkat harga barang pokok, penurunan disparitas harga bahan pokok antara kawasan Indonesia Timur dan Barat.
“Program tol laut menguntungkan bagi kegiatan perdagangan sebagian besar komoditas pangan strategis terutama ikan segar, cabai dan bawang hingga terjadi penurunan biaya logistik ke tingkat konsumen,” ujarnya.
Anthony pun menjelaskan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional sampai 2022 menargetkan mewujudkan 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional dan 278 pelabuhan pengumpan lokal termasuk 1.321 rencana lokasi pelabuhan dengan 55 terminal yang menjadi bagian pelabuhan umum.
“Sejumlah integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur didorong untuk menurunkan biaya transportasi darat, mewujudkan konektivitas dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur,” tegasnya.
Baca Juga: Soal Ganjil Genap Motor, Asperindo Sudah Minta Audiensi
Tol Laut Masih Ada Hambatan
Meski memiliki dampak positif terhadap penurunan harga, bukan berarti tidak ada hambatan. Biaya logistik jalur darat khususnya di wilayah Indonesia Timur masih menjadi hambatan dalam upaya menurunkan biaya logistik distribusi barang kebutuhan pokok.
Pengamat maritim, Siswanto Rusdi, melihat Presiden Jokowi saat ini sudah melupakan tol laut yang merupakan program politis tahun 2014. “Saat ini sudah tidak disebut-sebut lagi oleh Jokowi maupun timnya,” ujar Siswanto di kesempatan yang sama.
Sementara itu, pengamat transportasi dari UGM, Lenny Maryouri menyebut bahwa proses perizinan konsensi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus dipermudah, guna mengefektifkan sejumlah hambatan harus segera dipecahkan oleh pemerintah. Perizinan ini dinilai lambat.
“Satu proses perijinan baru bisa diselesaikan lebih dari lima tahun, proses kerjasama pengelolaan pelabuhan milik Kemenhub juga sangat sulit sehingga pengoperasian pelabuhan kurang optimal,” papar Lenny.
Baca Juga: Soal Aturan Bongkar Muat Pelabuhan, Kemenhub Bakal Revisi
