Pemerintah gencar mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk beralih ke sektor digital atau digitalisasi, tak ketinggalan pelaku usaha rumah makan warung tegal atau warteg. Sebagai perwujudan akan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemekop UKM) menggelar diskusi dengan perwakilan pengurus Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) serta Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta).
Tujuan diadakannya dikusi tersebut tak lain adalah untuk mendorong kolaborasi dan digitalisasi warteg untuk tingkatkan produktivitas usaha di masa pandemi COVID-19. Dalam diskusi tersebut, pihak Kemenkop UKM dan komunitas bersama-sama mencari solusi tepat menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya menegaskan bahwa warteg adalah salah satu usaha rakyat yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Data menjadi langkah pertama yang penting untuk mengukur kebutuhan pelaku usaha makanan tersebut.
Baca Juga: Biar Tak Salah, UMKM Wajib Tahu Tren Digital Marketing 2021
“Jika data yang dibutuhkan terkait dengan jumlah warteg yang terdampak bisa dikumpulkan dengan cepat dan tepat, maka proses pemberian bantuan akan cepat disalurkan,” ujar Eddy seperti menguto dalam halaman resmi Kemenkop UKM.
Menanggapi hal tersebut, Puji Hartoyo selaku perwakilan dari Pandawakarta mengatakan bahwa pendataan pelaku usaha warteg menjadi hal yang penting, mengingat warteg-warteg ini memiliki pendapatan dan kapasitas yang berbeda-beda. “Tidak semua warteg atau pedagang kaki lima punya pendapatan dan kapasitas yang sama,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kowantara Mukroni mengatakan bahwa di tengah situasi pandemi seperti saat ini, banyak dari pelaku usaha warteg yang memilih untuk pulang kampung karena pendapatanya terus menurun. Meski demikian, Ia mengklarifikasi isu yang beredar terkait 20.000 warteg gulung tikar dengan mengatakan bahwa angka tersebut tidak benar.
“Kurang dari separuh pedagang warteg memilih untuk pulang kampung karena pendapatannya terus menurun karena permintaan yang terbatas. Mereka rata-rata dari Tegal dan Brebes”, ujarnya.
Maka dari itu, lanjutnya, para pelaku usaha warteg berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mendata seluruh pelaku usaha warteg agar mendapatkan gambaran utuh kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Bakmi Jawa Kaleng Mbah Hardjo, dari Jogja Tembus Pasar Global
Seperti diketahui, antuan pemerintah kepada pelaku usaha dapat diberikan antara lain melalui Banpres Produktif Usaha Mikro yang selama ini sudah berlangsung sejak 2020. Bantuan modal kerja juga dapat diakses melalui koperasi yang dibantu pembiayaannya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) atau akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.
Kemenkop UKM juga mendorong kolaborasi seluruh stakeholder usaha warung makan dan kaki lima. Misalnya peningkatan kemampuan SDM dan pemberdayaan pelaku usaha dapat difasilitasi lewat program bapak asuh yang melibatkan BUMN dan swasta atau menghubungkan dengan akses pasar dalam program sosial mobilisasi makan gratis yang dibiayai pemerintah/swasta.
Menggandeng Startup Wahyoo
Untuk mendata sebaran dan status warteg, KemenkopUKM menggandeng penyedia platform digital antara lain Wahyoo, startup teknologi yang selama ini fokus membantu meningkatkan nilai tambah warteg melalui digitalisasi.
CEO Wahyoo, Peter Shearer mengatakan, pihaknya selama ini membantu para pelaku usaha warung makan untuk bertransformasi ke ranah digital, meningkatkan standar protokol kesehatan, hingga membantu akses permodalan usaha.
Peter menambahkan, hampir 16.000 warung makanan yang ada di Jakarta sudah masuk dalam ekosistem digital sehingga tidak hanya bisa melayani pesanan kebutuhan warung secara daring, namun juga pembukuan dilakukan dengan sangat sederhana, pembiayaan yang mudah, serta banyak potensi penambahan penghasilan.
“Bahkan, kita dorong mereka untuk bisa masuk ke platform seperti Gofood dan Grabfood, sampai di tahap kita berikan juga pelatihan serta strateginya,” tutup Peter.
Pemetaan data warung makan dan digitalisasi bisa menjadi solusi ampuh untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas pelaku usaha di tengah dampak pandemi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang masih berlangsung di 2021 ini.
Baca Juga: Produk UKM Digenjot Penuhi Kebutuhan Jemaah, Siap Masuk Arab Saudi