Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang PPKM Level 4 sampai dengan 2 Agustus 2021. Dalam pelaksanaanya, ada beberapa sektor yang mulai dilonggarkan oleh pemerintah.
Namun demikian, pelonggaran yang dimaksud tidak berlaku secara menyeluruh, namun ditentukan berdasarkan level pada masing-masing wilayah.
“Sesuai dengan pengumuman dari Bapak Presiden, mulai tanggal 26 Juli–2 Agustus 2021 akan diberlakukan PPKM Level 4 untuk kota/kabupaten yang memiliki assesmen WHO level 4, dan PPKM level 3 untuk kota/kabupaten yang memiliki assesmen WHO level 3, di seluruh Jawa Bali,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.
Luhut mengatakan terkait penentuan level PPKM di tiap-tiap kota/kabupaten, didasarkan padatiga indikator penilaian yakni, indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasarkan panduan WHO, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
BACA JUGA : Siap-siap Pekerja di Wilayah PPKM Level 4 Dapat Subsidi Gaji Rp 1 Juta
Menko Marves menjelaskan beberapa penyesuaian teknis penyesuaian yang akan diberlakukan pada 26 Juli – 2 Agustus ini. Luhut menerangkan beberapa aturan terkait pembukaan pasar, industri kecil, teknis pembukaan warung makan, dan operasional transportasi umum.
LEVEL 4
Pasar yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok dapat buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai pukul 15.00 WIB,” ungkap Menko Luhut. Sementara itu, peraturan lebih lanjut akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Kemudian, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.
BACA JUGA : Jokowi : PPKM Lanjut Sampai 2 Agustus, Warung Makan Boleh Buka Terbatas
Sedangkan untuk transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 persen (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
LEVEL 3
Untuk 33 kota/kabupaten yang berada dalam zona level 3, ketentuannya antara lain Industri ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi dengan pengaturan shift, yang masing-masing shift diisi oleh maksimal 50 persen dari total pekerja dengan protokol kesehatan yang ketat.
“DI level 3 ini, pasar rakyat yang menjual bahan non-sembako dapat buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai jam 3 sore,” tambah Menko Luhut.
Namun demikian, untuk industri kecil seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, dan lainnya tetap diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 WIB waktu setempat, pengaturan dan pengawasan teknis dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
Ketentuan jam buka yang sama juga diberikan untuk warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dengan prokes yang ketat pula hingga pukul 20.00 WIB waktu setempat. Pengunjung yang diizinkan makan di tempat jumlahnya maksimal 25 persen dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit.
BACA JUGA : PPKM Darurat Resmi Berlanjut, Baru Dibuka Bertahap 26 Juli
“Mall dapat beroperasi hingga 25 persen sampai pukul 17.00 WIB waktu setempat,” tambah Menko Luhut. Pelaksanaan kegiatan konstruksi non infrastruktur publik dapat beroperasi dengan maksimal pekerja 10 orang.
Sedangkan ketentuan untuk tempat ibadah, pada daerah PPKM Level 3, warga diizinkan mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan dengan maksimal 25 persen kapasitas atau 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Lebih lanjut, untuk transportasi umum, termasuk taksi konvensional dan online serta kendaraan sewa dapat diberlakukan dengan kapasitas maksimal 70 persen.
“Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 undangan dan tidak mengadakan makan di tempat,” ujar Luhut.