Dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendaraan Lengkap Koperasi dan UMKM 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar satu juta UMKM sudah bisa masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun ini.
Menurut Jokowi, pemenuhan target 1 juta UMKM masuk ke e-katalog LKPP pada tahun ini sesuai dengan instruksinya untuk memprioritaskan produk lokal terutama UMKM dalam belanja anggara negara.
“Ini penting sekali, kemarin saya sudah sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri dan dirut BUMN bahwa anggaran APBN, APBD maupun BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” kata Jokowi.
BACA JUGA : Izin Berwirausaha Kini Makin Mudah, Cukup Pakai NIB
E-katalog yang sendiri merujuk pada aplikasi belanja online yang disediakan LKPP dengan berbagai macam produk yang memang dibutuhkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan, di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini, Indonesia harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Saya lihat pengadaan barang dan jasa ini belinya barang impor semuanya. Padahal kita punya pengadaan barang dan jasa pusat itu Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN 420 triliun. Ini uang besar sekali yang pernah kita lihat,” ujar Jokowi.
“Ini kalau digunakan enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40% saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah dapat berkontribusi 1,7% dan BUMN 0,4% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia jika mampu melakukan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.
BACA JUGA : Dorong Belanja UKM, Jokowi Tegas Serukan Setop Impor
“Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan ke negara lain. Capital outflow, berarti uang kita keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokkan ke sini, barang yang kita beli dari dalam negeri, berarti akan ada investasi, membuka lapangan pekerjaan sampai 2 juta lapangan pekerjaan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menuturkan bahwa saat ini baru terealisasi Rp214 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri. Dia pun menargetkan, lebih dari Rp400 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri dapat terwujud pada Mei 2022 nanti.
“Saya minta segera dorong juga UKM daerah untuk masuk ke e-katalog LKPP. Masukan sebanyak banyaknya. Akhir tahun bisa tembus 1.000.000 produk UKM kita untuk dimasukan ke e-katalog. Sering sekali yang dikeluhkan SNI sulit, sertifikat juga. Ini barang-barang dari kita sendiri kok, permudah itu, buat sederhana, jangan ruwet dan bayar mahal. Kapan UKM kita maju kalau SNI aja sulit. Dipermudah biar semuanya bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua, UKM kita senyum semua. Mereka akan berproduksi, menambah kapasitas mereka,” tuturnya.