Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) konsisten mendampingi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi. Terutama masa pandemi Covid-19 rentetan persoalan yang dihadapi oleh UMKM semakin berat.
Untuk itu, KemenKopUKM melalui Deputi Bidang Usaha Mikro melakukan penyuluhan tentang hukum perjanjian/kontrak terhadap UMKM di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pasalnya sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya perjanjian/kontrak dalam kegiatan berusaha.
Banyak dari UMKM yang belum memahami secara utuh bagaimana menyusun perjanjian atau kontrak kerja sama.
BACA JUGA :Â 600 UMKM Siap Ramaikan Gebyar Lelang Produk
Karenannya, menurut Eviyanti Nasution selaku Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, perlu diberikan pemahaman tentang tata cara dan manfaat pendirian perseroan perorangan dan kemudahan perpakakan bagi UMKM.
“Sebagai langkah awal memberikan kemudahan berbisnis bagi UMKM dan mendorong UMKM naik kelas. Selain itu untuk melindungi UMKM dari wanprestasi dalam menjalankan kemitraan dengan sesama pelaku usaha, kami juga memberikan pemahaman tentang pentingnya perjanjian/kontrak dalam menjalankan usaha bagi UMKM, ujar Eviyanti Nasution selaku Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Jumat (18/2).
Pada 2022 ini, kata Eviyanti, pihaknya telah menyiapkan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum. Fasilitasi akan diberikan kepada UMKM di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kami juga siap membantu UMKM dalam mengatasi keterbatasan akses kepada konsultan dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi,” pungkas dia.
BACA JUGA :Â Kemendag Teken Kerja Sama Dukung Program UKM Aku Siap Ekspor
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Ati Mulyati, mengapresiasi kepedulian KemenKopUKM dengan menggelar kegiatan penyuluhan terkait hukum tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut sangat penting karena akan membantu UMKM lebih memahami tahapan-tahapan untuk menjadi unit usaha yang formal.
“Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online,” ucap Ati.
