Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi kelangkaan kontainer ekspor yang tengah terjadi. Kerja sama tersebut dilakukan dengan dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, serta Operator pelayaran jalur utama (Main Line Operator/MLO).
Adapun tujuan dari kerja sama tersebut tak lain untuk membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan ruang kapal/kontainer agar bisa tetap melakukan ekspor dan memanfaatkan pemulihan ekonomi di pasar global. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengatasi permasalahan, seperti kelangkaan peti kemas.
“Kemendag dan Kadin telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk menjembatani dan memberikan terobosan agar masalah ekspor bisa ditangani. Masalah kelangkaan peti kemas atau kontainer menjadi masalah yang serius,” ujar Mendag Lutfi dikutip dari siaran pers.
Baca Juga: Kemendag Dorong Ekspor Produk Unggulan Desa Masuk Pasar Internasional
lebih lanjut Mendag Lutfi menjelaskan, Indonesia kebanjiran order akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Ini menyebabkan perlunya solusi cepat mengatasi minimnya kontainer. “Hal ini bisa dimanfaatkan terutama untuk industri elektronik, alas kaki, garmen, dan furnitur,” tandasnya.
Upaya ini juga dilakukan Kemendag dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, untuk industri furnitur, MLO telah menyanggupi pemenuhan kebutuhan 800–1.000 kontainer per bulan ke New York, Los Angeles, Savannah, Baltimore, dan Florida. Sedangkan untuk industri makanan dan minuman, MLO akan membantu memenuhi kebutuhan kontainer sebanyak 3.500–3.800 per bulan ke berbagai tujuan ekspor, antara lain seperti ASEAN, Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, India, Pakistan, Rusia, Eropa; serta negaranegara di kawasan Afrika, Amerika Utara, dan Timur Tengah.
Selain itu, Kemendag telah membangun layanan supply demand container yang terintegrasi dengan Inatrade. Layanan ini bertujuan untuk menyediakan data kebutuhan kontainer bagi eksportir, menyediakan data suplai kontainer, melayanan business to business (B2B) dengan Inatrade sebagai gerbang, serta memvalidasi pemangku kepentingan (eksportir, agen pelayaran, dan agen depo kontainer).
Peningkatan Pemanfaatan IA-CEPA
Pada konferensi pers yang sama, Mendag Lutfi juga menguraikan hasil pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Daniel Thomas Tehan pada Rabu (29/9) lalu di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas beberapa hal utama.
Pertama, mengenai penyelesaian dan pengeksekusian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). IA-CEPA telah dilaksanakan pada Juli 2021, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengusaha Indonesia masih banyak yang menggunakan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA) dalam kerja sama perdagangan kedua negara.
Baca Juga: Kendaraan Logistik dan e-Commerce Sumbang Polusi dan Kemacetan Lalu Lintas
“Indonesia dan Australia akan meningkatkan sosialisasi. Pada kunjungan Mendag Australia, diadakan pertemuan meja bundar (roundtable) antara beberapa CEO Indonesia dan Australia untuk memastikan pemanfaatan IA-CEPA dapat berjalan maksimal,” urai Mendag Lutfi.
Kedua, pembicaraan mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Indonesia dan Australia saat ini sedang meratifikasi tahap akhir di parlemen masing-masing.
“Diharapkan ratifikasi tersebut dapat diselesaikan pada Oktober 2021 dan akan melakukan penyerahan dokumen ratifikasi di akhir tahun 2021. Sehingga RCEP dapat dilaksanakan pada Januari 2022,” kata Mendag Lutfi.
Ketiga, pembicaraan mengenai organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Pada pertemuan tersebut, kedua Menteri sepakat agar dunia kembali ke perdagangan di WTO, menyelesaikan permasalahan yang sudah ada.
Dalam kerangka perdagangan internasional, Mendag menjelaskan, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo Iweala akan melaksanakan terobosan-terobosan. Utamanya terkait subsidi di bidang perikanan, kepemilikan saham publik untuk pertanian, mekanisme perlindungan sistem khusus (special system
safeguard mechanism/SSM) untuk produk pertanian, serta subsidi untuk pertanian di dalam negeri.
“Kita memastikan bahwa dalam pertemuan G20 kembali lagi berdagang sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Kita juga memastikan pelaksanaan perdagangan multilateralisme dapat berjalan,” tutup Mendag Lutfi.
Baca Juga: Menhub Minta Perusahaan Angkutan Barang Terapkan Manajemen Keselamatan