JNEWS – Ada yang menarik dalam pelantikan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) masa bakti 2025–2029 di Resto Parle, Senayan Park, Jakarta Selatan. Salah satunya adalah masuknya wajah-wajah muda dalam susunan kepengurusan baru yang dilantik oleh Ketua Umum terpilih Budiyanto Darmastono.
Dari nama-nama strategis yang terpilih, ada satu sosok mencuri perhatian yaitu Ilyasa Andritya Muhamad. Ksatria JNE yang akrab dipanggil Ilyas ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Bidang Teknologi Informasi. Lulus dari S 2 dari Hofstra University, New York, AS) ini, Ilyas saat ini menjabat Business Solution Officer Manager di JNE—menjadi wajah baru dalam struktur kepengurusan di level asosiasi.
Dalam perbincangan eksklusif bersama JNEWS beberapa waktu lalu Ilyasa menyampaikan bahwa penunjukkannya merupakan sebuah kehormatan besar. “Tentu saya bangga dan bersyukur diberi kepercayaan… dengan jabatan ini saya akan berusaha… penuh tanggung jawab. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan,” terangnya.
Pria yang juga alumnus BINUS Jakarta ini menyoroti pentingnya jabatan ini sebagai langkah awal kariernya di level organisasi profesi—sebuah pengalaman baru yang sarat makna.
“Jabatan ini akan saya gunakan untuk bisa menguntungkan seluruh perusahaan… termasuk JNE dan seluruh pengguna layanan jasa pengiriman di Indonesia,” terangnya, sembari menyebut posisi ini sebagai amanah bukan sekadar gelar.
Baca juga: Ketum Asperindo Minta Pengurus DPP 2025-2029 Kerja Keras dan Solid
Ilyasa—putra bungsu Presiden Direktur JNE, M. Feriadi—mengharapkan kekompakan seluruh anggota Asperindo, agar di bawah kepemimpinan Budiyanto Darmastono, asosiasi mampu merumuskan layanan yang lebih solid dan berdaya guna.
“Mohon doanya semoga saya bisa sukses menjalankan amanah ini, sehingga membawa Asperindo lebih jaya lagi ke depannya.” ujarnya penuh harap.
Pelantikan ini menegaskan komitmen Asperindo menghadapi tantangan industri logistik yang semakin dinamis, termasuk adaptasi terhadap regulasi baru Kementerian Komunikasi dan Digital — seperti Permenkomdig No. 8 Tahun 2025 — yang mengatur layanan pos komersial.
