Keberadaan tol laut menjadi jawaban bagi segala aspek komoditi yang sebelumnya terhambat untuk menjangkau beberapa daerah. Karena itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, meminta keberadaan tol laut harus terus dioptimalkan.
“Program tol laut ini memang harus kita lakukan dengan sistematis dan konsisten. Saya melihat bahwa ada dua daerah yang sudah berhasil melaksanakan ini. Yaitu Morotai dan Dobo. Mengapa dikatakan berhasil? karena ada suatu keseimbangan antara muatan barang yang dibawa dari Surabaya maupun sebaliknya. Saya ingin daerah lain bisa mencontoh keberhasilan ini,” kata Budi.
Budi menjelaskan, tujuan dari program tol laut yang dirintis sejak tahun 2015 adalah untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu juga berguna untuk melancarkan distribusi logistik, khususnya kebutuhan pokok, ke daerah tertinggal, terluar, terdalam dan perbatasan (3TP).
BACA JUGA : Jurus Sambel Kdiyah, Resep Ibu yang Bervariasi di Tengah Pandemi
Karena itu, Budi meminta operator baik Pelindo I s.d IV, Pelni, dan operator lainnya memberikan kesempatan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa memanfaatkan pengiriman barangnya melalui kapal tol laut.
“Saya sudah minta Dirjen Perhubungan Laut untuk mengkoordinasikan ini bersama para operator. Kita ingin fasilitasi para pelaku UMKM dengan baik, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah melalui program tol laut,” kata Budi.
Menhub mengatakan, dengan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan pengiriman barangnya dengan kapal tol laut, akan semakin meningkatkan eksistensi dan daya saing produk/barang UMKM.
“Lebih dari 50 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kalau kita bisa fasilitasi dengan baik. Daya saing mereka akan bertambah karena subsidi (tol laut) diterima langsung oleh saudara kita para pelaku UMKM,” ucap Menhub.
BACA JUGA : Muatan Balik Tol Laut Jadi Fokus Pemerintah
Budi meminta para operator untuk memikirkan soal skema bagi UMKM agar bisa memanfaatkan pengiriman barangnya melalui kapal tol laut. Hal tersebut agar bisa memberikan kemudahan serta prioritas usaha.
“Para pelaku UMKM tidak mungkin memborong 1 kontainer. Untuk itu perlu dipikirkan suatu cara seperti membuat suatu paket, misalnya: paket 100 kg, atau paket 500 kg. Artinya di dalam satu kontainer 20 ton itu, bisa dikumpulkan beberapa barang dari para pelaku UMKM,” ungkap Menhub.
Menhub tidak ingin kapal tol laut dimonopoli suatu perusahaan tertentu, sehingga para pelaku UMKM yang sesungguhnya membutuhkan subsidi dari program tol laut tidak mendapatkan subsidi tersebut.