Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemerintah terus menggeber percepatan pemulihan serta transformasi ekonomi nasional. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo pun menyebut jika salah satu kunci penting transformasi ekonomi nasional adalah pembangunan infrastruktur.
Karenanya, secara tegas Kartika pun memastikan jika pembangunan infrastruktur di Indonesia akan terus berlanjut, meski Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Karenanya, saat ini pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus BUMN guna mendukung transformasi ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.
Lebih lanjut Kartika menilai sedikitnya ada loma manfaat yang bisa diperoleh negara dengan adanya pembangunan infrastruktur. Manfaat yang pertama adalah terwujudnya biaya logistik yang lebih kompetitif.
Baca Juga: Impor Indonesia Agustus 2020 Turun 24,19 Persen YoY
Kita tahu biaya logistik Indonesia hampir dua kali lipat dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sehingga infrastruktur sangat diperlukan untuk penciptaan biaya logistik yang lebih kompetitif,” ujarnya dalam sebuah webinar yang diadakan oleh HSBC beberapa waktu lalu.
Manfaat berikutnya yang bisa didapat adalah meningkatnya daya saing investasi. Dengan tingginya biaya logistik yang ada di Tanah Air, maka hal tersebut turut mengurangi daya saing investasi dalam negeri, bahkan untuk lingkup Asia Tenggara sekalipun. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur pun terus dikebut untuk meningkatkan data saing.
Manfaat yang ketiga adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kartika menilai pembangunan infrastruktur yang masif dan merata dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat secara efektif.
Pembangunan infrastruktur juga dikatakan Kartika bisa menciptakan pusat ekonomi baru. “Selain membuka akses baru, pembangunan infrastruktur juga bisa mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tertentu. Kemudahan akses ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah atau wilayah,” tambahnya.
Manfaat kelima yang disebutkan oleh Kartika adalah peningkatan pelayanan publik. Infrastruktur, menurut Kartika, menjadi bagian penting dari pelayanan terhadap publik oleh negara. Maka dari itu, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperluas manfaat infrastruktur kepada masyarakat.
Baca Juga: Selama Pandemi, Program Tol Laut Tekan Biaya Logistik Hingga 11 Persen
Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Masih Tertinggal
Bukan tanpa sebab jika pemerintah Indonesia terus menggeber pembangunan infrastruktur meski tengah menghadapi situasi seperti saat ini. Sebab, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara lain.
Hal tersebut diungkapnya dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu. Saat ini infrastruktur di Indonesia masih belum merata. Bila dibandingkan dengan Pulau Jawa, pembangunan infrastruktur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua belum merata.
“Mungkin sudah banyak yang menikmati fasilitas mobilitas lewat jalan-jalan tol cepat, tapi itu baru beberapa contoh dari pencapaian infrastruktur. Kita gap infrastrukturnya masih jauh,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani meinta agar masalah infrastruktur ini bisa diselesaikan dengan cepat, bila Indonesia ingin masuk ke jajaran negara maju. Saat ini Indonesia sendiri masih masuk ke dalam ketegori negara berpendapatan menengah atas.
Sri Mulyani menilai sistem demokratis yang dianut Indonesia memiliki keuntungan tersendiri, yakni memberi ruang bagi semua pihak untuk memberikan kritik dan masukan demi menciptakan kesejahteraan, institusi yang baik, ketegasan hukum hingga birokrasi yang bersih, efisien dan transparan.
“Apa legacy yang ingin Anda lihat di masa depan? Saya ingin melihat semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses layanan publik, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang bagus, didukung dengan institusi yang bagus, baik di level pemerintah, BUMN maupun swasta,” pungkasnya.
Baca Juga: Nah Lho! Dua Truk ODOL Bandel Dipotong di Sumatera Selatan