Bagi Anda yang tengah bermimpi untuk berkumpul dengan keluarga pada masa libur Lebaran tahun ini, harap bersabar. Pasalnya, pemerintah secara resmi sudah menyatakan tidak ada mudik di Lebaran 2021.
Artinya, kegiatan pulang kampung di hari suci pada perayaan tahun ini kembali dilarang mulai 6-17 Mei 2021. Sementara untuk alasannya, masih sama dengan pelarangan mudik di 2020 lalu, yakni guna menekan laju penyabaran virus Covid-19.
Keputusan larangan mudik Lebaran ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Adapun keputusan ini diambil setelah melewati rapat terbatas tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).
BACA JUGA : Masa Cuti dan Libur Nasional 2021 Dipangkas, Ini Jadwal Resminya
“Ditetapkan bahwa tahun ini mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat,” ucap Muhadjir.
Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan, ada beberapa keputusan yang juga yang dihasilkan, yakni ;
– Tingginya angka penularan dan kematian baik masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru termasuk tingginya BOR (bed occupancy rate=presentase pemakaian tempat tidur) rumah sakit sehingga diperlukan langkah-langkah tegas untuk mencegah hal tersebut terulang kembali.
– Pemerintah sudah melaksanakan program-program untuk menangani Covid-19 seperti penerapan PSBB, PPKM Mikro dan penguatan protokol kesehatan hingga vaksinasi.
– Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.
BACA JUGA : Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang Berpotensi Bikin Masyarakat Mudik
– Aturan-aturan yang menunjang peniadaan mudik akan diatur kementerian/lembaga terkait, termasuk Satgas Covid-19 dan di dalamnya akan diatur langkah-langkah pengawasan oleh TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan lain-lain.
– Cuti bersama Idul Fitri tetap satu hari, namun tidak boleh ada aktivitas mudik.
– Pemberian bantuan sosial (bansos) akan diselesaikan pada waktunya dan pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian.
– Mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur Idul Fitri akan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait
– Kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri akan diatur oleh Kementerian Agama dengan berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada.
BACA JUGA : Hindari Kemacetan, Kemenhub Batasi Angkutan Barang Lintasi Tol Cikampek
– Seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai pelarangan mudik.
– Larangan mudik akan mulai berlaku pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu.