Direktur PT Pelabuhan Indonesia (IPC), Arif Suharto menilai pentingnya tekan biaya logistik dengan ekosistem pelabuhan, sebab pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus di support oleh kapasitas pendukung seperti akses, infrastruktur pendukung, depo dan lannya.
“Efisiensi biaya logistik tidak bisa hanya mengandalkan dari sektor kepelabuhan semata, karena harus didukung dengan ekosistem yang terkait,” sebutnya.
Tingginya biaya logistik dalam negeri menjadi momok menakutkan bagi pelaku usaha logistik, bahkan biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam.
Dia menekankan pentingnya layanan pendukung seperti depo dan pergudangan, fasilitas dan pelayanan yang setara antar pelabuhan. Dengan begitu secara jangka panjang akan menciptakan efisiensi dampak positif terhadap biaya logistik.
BACA JUGA: Mampukah Eksosistem Logistik Nasional Tekan Biaya Logistik?
Usulkan Klasterisasi Pelabuhan
Selain tekan biaya logistik dengan ekosistem pelabuhan, Arif menilai klasterisasi dan optimalisasi pelabuhan juga menjadi faktor penting dalam upaya efisiensi biaya logistik, dan mengoptimalkan peran pelabuhan untuk aktivitas ekspor dan impor.
Salah satu hal yang berdampak paling besar adalah flow of goods, yakni memastikan kecepatan bongkar muat selalu stabil dengan rate yang tinggi, serta membentuk jaringan agar dapat menghasilkan efisiensi pada aktivitas kepelabuhanan dan tidak dapat lagi berfokus hanya single port.
Sementara untuk efisiensi dalam jaringan harus melakukan klasterisasi terhadap pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Memisahkan pelabuhan utama, pelabuhan kelas 1 dan 2, atau paling tidak antar pelabuhan.
Saat ini berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terdapat 2.459 pelabuhan dan terminal di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul dan 991 pelabuhan pengumpan.
Namun, hanya 111 diantaranya merupakan pelabuhan komersil yang dioperasikan Pelindo I hingga IV dan 1.130 pelabuhan non komersial dikelola oleh pemerintah.
Adapun sisanya, 1.218 merupakan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang jumlahnya terus bertambah.
BACA JUGA: Penataan Ekosistem Logistik Nasional Perlu Kolaborasi Antar Pelaku
IPC Mulai Terapkan Layanan Digital
IPC memperkuat penerapan teknologi informasi dalam layanannya pada masa transisi menuju normal baru, dengan menerapkan layanan digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
EVP Sekretariat Perusahaan IPC Ari Santoso mengatakan layanan digital baru dikenalkan pada bidang Pengadaan Barang & Jasa berupa E-Catalogue & Contract Management System (CMS).
Inovasi tersebut adalah bagian dari upaya transformasi ke arah aktivitas bisnis digital sekaligus menekan penyebaran Covid-19.
“Percepatan pelayanan IPC melalui digitalisasi menjadi salah satu peluang dalam peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur, serta efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengadaan barang dan jasa,” katanya.
BACA JUGA: Logistik Jadi Penyumbang Utama Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi Minus
