Melalui pola kerja sama kemitraan dengan lembaga dan e-commerce, Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) membidik kontribusi UMKM ke PDB maupun target ekspor akan terdongkrak.
Salah satu caranya diwujudkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenkopUKM dengan PT Mitra BUMDES Nusantara (MBN), terkait pengembangan pemasaran produk serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Tak hanya itu saja, MoU tersebut juga ikut mengandenga PT Mitra Enabler Indonesia (Ralali.com), PT Gerbang Nusantara, dan Direktur PT Nusapangan Sukses Makmur.
Sekretaris KemenkopUKM, Arif Rahman Hakim mengatakan, penting bagi terwujudnya kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di 2021, kontribusi UMKM ke PDB mencapai 62 persen. Di 2022 nanti, ditargetkan kontribusi UMKM naik, meskipun mengambil angka yang tak terlalu optimistis di angka 63 persen.
“Sementara kontribusi UMKM untuk ke ekspor saat ini di angka 15,2 persen, di 2022 bisa naik menjadi 15,8 persen. Mudah-mudahan lewat pola kemitraan ini, kontribusi UMKM dan daya saing makin terdongkrak,” ucapnya.
BACA JUGA :Â Kemenkop UKM Rancang Strategi Dorong UMKM Berbasis Sawit Tumbuh
Arif menjelaskan, beberapa ruang lingkup kerja sama dengan MBN akan meliputi beberapa hal. Mulai dengan pembangunan factory sharing pelaku UMKM, agar masuk rantai pasok nasional bahkan global.
“Khususnya di sektor pangan, pertanian, perkebunan oleh usaha menengah maupun besar akses pasar lebih mudah dan terbuka lebar. Untuk itu, kontribusi UMKM ke pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan,” tegasnya.
Ia mengatakan, melalui program prioritas di 2021-2022, diharapkan sumbangan UMKM ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat ditingkatkan. Pertama, tahun ini, tengah digenjot pengembangan basis data tunggal.
“Kami punya prioritas pengembangan basis data. Saat ini sudah disetujui Bappenas. Berharap agar anggaran basis data juga diperkuat,” terang Arif.
Selanjutnya yang kedua, lewat kemitraan seperti yang dilakukan dengan MBN, menjadi strategi terutama di Deputi Bidang UKM dengan pengembangan rumah produksi bersama, dengan tata kelola koperas dan rantai pasok koperasi. Ketiga, perluasan akses pasar serta pengembangan katalog UMKM.
BACA JUGA :Â Soe Living, UMKM Home Base yang Andalkan Penjualan Online
Keempat, pola pendampingan. Di mana di seluruh deputi, akan ditanggung biaya pendampingan usaha mikro dari informal ke formal, dengan permudah urus izin usaha maupun sertifikasi. Selanjutnya program prioritas kelima, target pengembangan wirausaha produktif dari kisaran 3,6 persen menjadi 4 persen.
“Lewat MoU ini diharapkan mampu menghasilkan akselerasi UMKM naik kelas di tataran produk petani, nelayan dan UMKM,” imbuh Arif.
