Pandemi Covid-19 bisa dibilang hampir memukul habis segala industri dari segala sektor usaha, terkecuali yang bergerak dibidang kurir dan tenaga kesehatan.
Dari sektor UMKM, efek kejut yang dirasakan bisa dibilang cukup kronis, bahkan hingga saat ini. Salah satu daerah yang sangat terpuluk adalah Bali, lantaran sepi pariwisata, sektor UMKM pun ikut redup.
Bahkan dari paparan DPR RI, Bali menjadi satu contoh kasus pertumbuhan ekonomi yang paling rendah se-Indonesia akibat pandemi. Pasalnya dari hampir 9 juta wisatawan separuhnya didominasi berkunjung ke Bali.
Karena itu, berbagai kebijakan recovery (pemulihan) ekonomi di Pulau Bali, harus betul-betul mengalokasikan bantuan kepada UMKM, setidaknya hal itu menjadi fokus paling utama.
BACA JUGA : 5 Pilihan Oleh-oleh Kuliner Khas Bali Terlaris
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, pelaku industri bisnis besar tidak perlu lagi dibantu, karena mereka bisa melakukan pinjaman komersil dan mendapatkan keringanan pajak, berbeda dengan usaha UMKM.
Menurutnya, bauran dari kebijakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pelaku UMKM sudah cukup baik secara teori, namun implementasi di lapangan tidak memuaskan.
“Kebijakan ini yang harus kita cek, apakah ini akan menyelesaikan persoalan atau tidak. Kalau saya melihat bahwa dari sisi poverty ada 100 juta rakyat bermain di sisi UMKM ini yang harus kita obati (bantu),” ucap Hafis.
“Kalau ini berjalan maka mereka ini men-support daripada kegiatan kegiatan-industri yang besar. Dari seluruh pemain UMKM, mereka ini memberikan kontribusi devisa pajak kita sebesar 70 persen,” katanya.
Menurut Hafisz, kondisi tersebut harus dicari akar masalahnya mengenai mengapa kebijakan yang sudah baik tersebut tetap belum bisa memacu (pertumbuhan ekonomi) UMKM sesuai dengan keinginan.
“Maka dari itu beberapa kebijakan yang terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional kita minta kepada otoritas terkait untuk bisa membangkitkan kembali ekonomi di Bali ini,” ujarnya.
BACA JUGA : Dari Coba-coba, Tas Bernuansa Etnik Ini Tuai Perhatian
Hafisz menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah baik tersebut belum menyasar kepada pos-pos program yang produktif. Lantaran itu dia menekankan kebijakannya harus diselesaikan dalam waktu dekat, karena sudah masuk di II.
“Sehingga menurut saya, Kuartal I masih belum cukup sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga di Kuartal II bisa sesuai yang diharapkan. Dan meminta kepada otoritas terkait dan pemerintah agar betul-betul mencari pokok permasalahannya,” pesan Hafisz
