Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, aktivitas thrifting pakaian bekas impor dinilai memberikan berbagai dampak negatif. Dari masalah lingkungan sampai merugikan pendapatan negara.
Karena itu, Teten mengajak masyarakan untuk lebih mencintai, membeli, dan mengonsumsi produk lokal yang dihasilkan dari para pelaku bisnis dan UMKM Indonesia.
Apalagi saat ini, banyak produk fesyen lokal karya anak bangsa dengan kualitas tinggi yang tak kalah dengan brang luar negeri.
“Argumen kita untuk menolak masuknya pakaian bekas dan sepatu bekas impor untuk diperdagangkan sangat kuat, kita ingin melindungi produk dalam negeri terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang sekarang sudah banyak diproduksi oleh pelaku UMKM di tanah air,” ujar Teten.
Lebih lanjut Teten mengatakan, di tengah gerakan untuk mencintai, membeli, dan mengonsumsi, produk dalam negeri, terdapat penyelundupan barang-barang bekas TPT tersebut tidak sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
BACA JUGA : Begini Cara Cuci Pakaian Bekas Hasil Thrifting di Thrift Shop
“Saat ini kami terus mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri melalui kampanye BBI yang telah digaungkan Presiden sejak tahun 2020,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah melalui KemenKopUKM, turut menginisiasi berbagai kebijakan yang menjadi bentuk dukungan dan komitmen mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
Salah satunya dengan alokasi sebanyak 40 persen belanja Pemerintah dan BUMN untuk produk lokal buatan anak bangsa.
“Melalui kebijakan tersebut, diprediksi oleh BPS akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,85 persen sekaligus menciptakan 2 juta lapangan kerja tanpa investasi baru,” ujar Menteri Teten.
Teten menambahkan, adanya aktivitas thrifting juga disebabkan fenomena supply dan demand, sebab itu apabila supply thrifting produk impor dapat dihentikan maka akan berpengaruh pada market yang kemudian dapat diisi oleh produk dalam negeri.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba mengatakan, larangan thrifting pakaian impor sudah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
“Pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas,” kata Hanung.