JNEWS – Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi pelaku UMKM dan juga stakeholder lainnya yang terlibat.
“Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Wamen UMKM Helvi Moraza saat memberikan sambutan virtual dalam webinar perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG beberapa waktu lalu.
Wamen Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku. “Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah,” ujar Wamen Helvi.
Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp 30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan. Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.
“Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga rantai pasok distribusi produk pangan,” kata Wamen UMKM.
Baca juga: Kemendag Terus Dorong Pelaku UMKM Perluas Jangkauan Pasar
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas. Tak hanya itu, optimalisasi UMKM sebagai bagian dari ekosistem swasembada pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjadikan UMKM sebagai pusat ekosistem pangan melalui pendampingan dalam akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga strategi pemasaran.
Wakil Menteri UMKM menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, UMKM, pelaku usaha lainnya yang terkait maupun masyarakat. Karena untuk bisa menghidangkan MBG di sekolah, butuh rantai pasok yang melibatkan banyak stakeholder dari hulu sampai hilirnya, seperti dari para petani, pihak yang mendistribusikan produk, juru masak dan sebagainya.
Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program MBG tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan para pelaku UMKM. *
