Penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek resmi dilarang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penerapan larangan penggunaan kantong kresek ini resmi diberlakukan pada hari ini Rabu (1/7/2020) dan ‘haram’ beredar di pusat perbelanjaan (mal), toko swalayan, dan pasar tradisional.
Penerapan larangan beredarnya kantong kresek dinilai penting. Sebab, kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengurangi sampah di Indonesia yang didominasi oleh plastik dan prosesnya yang dinilai sulit terurai.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Andono Warih, saat ini sekitar 34 persen sampah di Bantar Gebang didominasi oleh sampah plastik. Kalau ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak baik terhadap lingkungan.
“Sekarang ini di Bantar Gebang sudah penuh dengan kresek. Yang sekarang sudah mencapai 39 juta ton (sampah), 34%-nya itu plastik dan kebanyakan kantong kresek. Kalau kita nggak berbuat sesuatu nanti makin lama makin membebani lingkungan dan kasihan anak cucu kita nanti nggak kebagian tempat,” ujar, Andono mengutip detikcom.
Sampah plastik memang menjadi permasalahan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Begitu banyak sampah plastik yang menggenang di laut Indonesia. Mirisnya, Indonesia dinilai sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah China.
Menurut Andono, laut Indonesia banyak menerima sampah plastik. Dari hasil penelitian internasional, Sekitar 1,3 juta ton per tahun sampah plastik masuk ke laut Indonesia,” kata Andono.
Nah, untuk tiga sarana perdagangan yang disebutkan di atas tadi, apabila tidak mengindahkan aturan, maka Pemprov DKI tidak akan segan dalam menerapkan sanksi secara bertahap. “Sanksi itu kan bertahap. Bukan langsung sanksi, edukasinya ada, pengawasan, pemantauan, lalu ada teguran, peringatan, baru sanksi,” ucap Andono.
Baca Juga: Kreatif Berbisnis, Kiat UMKM di Kota Malang menghadapi Masa Pandemi
Pergub Nomor 142 Tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat, pengelola dapat dikenakan sanksi administratif dengan rincian seperti yang tertuang dalam pasal 22 ayat (2):
- Teguran tertulis
- Uang paksa
- Pembekuan izin; dan/atau
- Pencabutan izin.
Kemudian dalam pasal 23 ayat (1) dituliskan teguran tertulis diberikan secara bertahap. Pertama selama 14 x 24 jam. Jika tidak diindahkan, maka akan diberikan teguran kedua selama 7 x 24 jam. Lalu jika tidak diindahkan juga maka diberikan teguran ketiga selama 3 x 24 jam.
Sementara itu dalam pasal 23 ayat (3), pemilik tempat usaha yang tidak mengindahkan surat teguran tertulis dalam 3 x 24 jam setelah teguran ketiga diterbitkan, maka diberlakukan uang paksa. Uang paksa ini dalam pasal 24 ayat (1) disebut paling sedikit Rp5 juta sampai Rp25 juta.
Baca Juga: 5 Hal yang Wajib Diperhatikan Ketika Ingin Berbisnis Kuliner
