Pemprov DKI kembali terapkan PSBB akibat semakin tingginya angka penyebaran virus Covid-19 di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah setempat, guna menekan angka penyebaran, mulai dari Senin (14/9).
Mengapa DKI Jakarta kembali PSBB? Anies Baswedan terpaksa menarik rem darurat karena merasa kondisi penyebaran corona di ibukota sudah pada tahap mengkhwatirkan semenjak dibukanya kelonggaran dengan kebijakan New Normal.
“Kita akan menarik rem darurat dan kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi,” ujar Anies.
Menurut data Pemprov DKI Jakarta, sampai Rabu (9/9) pasien positif corona yang dirawat dan isolasi sebanyak 11.245 orang. Sementara, jumlah orang yang dites dengan metode PCR sepekan terakhir mencapai angka 59.146 orang atau sudah 5 kali lipat berada di atas target WHO. Sedangkan persentase kasus positif Covid-19 dalam sepekan terakhir mencapai 12,2 persen.
BACA JUGA: Strategi Untuk Mengembangkan Bisnis Online di Masa Pandemi
Mengapa DKI Jakarta Kembali PSBB?
Rencana pemberlakuan kembali PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies baswedan bukan semata-mata tanpa alasan. Kondisi ini melihat angka kematian yang memprihatinkan serta jumlah pemakaman dengan prosedur tetap virus Corona di Jakarta mengalami lonjakan drastis.
Dikutip dari CNN, data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan kematian pasien Covid-19 di Jakarta mencapai 1.347 per 9 September 2020. Secara absolut jumlah kematian harian terus bertambah dengan cepat.
Anies juga menyebut awalnya angka kematian sempat menurun saat PSBB transisi. Namun, grafiknya kembali naik sejak Agustus hingga September kemarin. Bahkan kasus meninggal mencapai 30 kasus per harinya.
“Secara persentase memang rendah, tapi secara nominal angka kematian meningkat terus tiap hari. Ini yang harus kita perhatikan,” kata Anies.
BACA JUGA: Relaksasi UMKM, DKI Jakarta Siap Terbitkan 84.388 Izin Usaha
Aturan Dalam PSBB
Diterapkannya PSBB bagi ibukota tentu saja akan membatatasi kegiatan masyarakat di luar rumah, mau tidak mau masyarakat akan lebih banyak melakukan kegiatan di rumah, mulai dari ibadah, belajar dan bekerja.
Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuat peraturan yang hampir sama seperti masa PSBB pertama. Seluruh masyarakat harus bekerja, belajar, dan beribadah di rumah kembali.
Seluruh tempat kegiatan usaha non esensial harus tutup dan melaksanakan mekanisme work from home (WFH) secara penuh. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, ada beberapa peraturan yang harus ditetapkan, antara lain:
- Seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian (terbatas pada komunitas lokal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat)
- Seluruh tempat hiburan harus tutup
- Seluruh usaha makanan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang atau diantar
- Seluruh kegiatan publik dan kemasyarakatan harus ditunda. Tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan publik
- Transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat dan jam operasionalnya. Ganjil genap untuk sementara ditiadakan
Diberlakukannya PSBB memang memiliki efek samping terhadap perekonomian, namun tentu saja kebijakan itu untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dengan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Semoga pandemi cepat berlalu, dan keadaan kembali normal
BACA JUGA: Kunci UMKM Bangkit Dari Pandemi Menurut BI
